Relasi Publik, Gorontalo – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Pohuwato menggelar rapat bersama yang bertemakan Penyelarasan Pokok-pokok Pikiran Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato 2022 bertempat di Hotel Maqna Gorontalo Kamis siang. (14/04/22)
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Nasir Giasi, S.Pd, M.Si Bupati Kabupaten Pohuwato Saipul A. Mbuinga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Pohuwato.
Dalam kegiatan rapat bersama ini ada dua agenda yang menjadi pokok pembahasan tersebut yang pertama mengenai penyelarasan pokok-pokok pikiran yang merupakan hasil dari reses yang di temui oleh DPRD tentang persoalan-persoalan yang berada di tengah-tengah masyarakat serta hasil perpaduan musrembang dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten terkait pembangunan 2023 dan agenda kedua adalah pembahasan dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2021.
Adapun pembahasan dalam rapat ini,ada point-point yang sangat menarik tentang masalah yang akan dihadapi di tahun 2023 yaitu terkait dengan adanya pemberhentian honor besar-besaran oleh pihak Kementrian. yang diatur dalam perarturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dengan peraturan pemerintah (PP) 49/2018 tentang Menajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan pegawai non-PNS diinstansi pemerintah melaksanakan tugas paling lambat hingga tahun 2023.
Dalam polemik yang terjadi terkait pemberhentian tenaga honorer Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato menyampaikan “solusi yang pertama itu adalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah diluncurkan oleh pemerintah pusat dan Pohuwato itu dapat kuota 600-700 orang tetapi yang lulus itu masih di bawah standar sebanyak dibawah 200 orang sehingga bagaimana kita upayakan honorer yang akan diberhentikan di tahun 2023 itu sudah terkafer di PPPK.”
Terkait dalam masalah pemberhentian honorer tersebut selain solusi diatas akan ada upaya lain yang akan dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Pohuwato. “Kami berdiskusi tadi ada beberapa di daerah kita sudah mulai buka perusahaan. Jadi kita akan coba kolaborasi mana-mana yang masih bisa memperkecil untuk kemudian tidak akan ada pengangguran serta mana-mana yang kemudian jurusan mereka yang dibutuhkan perusahaan walaupun diberhentikan disini bisa tertampung di perusahan tersebut” tutup Ketua DPRD.(VR/SA)
Discussion about this post