Keterwakilan partisipasi perempuan dan Politik dipanggung Pilkada

*OPINI*

Penulis :Nur Afny Muhammad.
Gmail :nurafnymuhammad@gmail.com

Gorontalo,Relasi Publik-Konsentrasi Kajian Komunikasi Masyarakat Islam, Interdisciplinary Islamic Studies (IIS), Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Perempuan dan politik bukanlah hal yang keberadaannya saling bertentangan antara satu dan lainnya.
Politik merupakan ranah yang semua orang dari berbagai macam latar belakang dapat mengambil bagian dari kontenstasi tanpa terkecuali, begitupun dengan perempuan yang juga dapat terlibat di dalamnya.

Keberadaan perempuan pada panggung politik sebenarnya dapat menjadi tanda dari keberadaan politik yang sedang mengalami fase terbuka bagi setiap elemen, Hal ini dikarenakan dalam menuju ke sistem politik yang lebih dimokrasi, dibutuhkan usaha dalam memperkuat parsitipasi politik perempuan di Indonesia yang butuh ditempatkan pada konteks transisi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.

Meningkatnya partisipasi oleh kaum perempuan baik pada taraf lokal maupun nasional dapat memberikan pengaruh pada karakter demokratis di Indonesia untuk semua warga negara.

Parsitipasi perempuan dalam panggung politik bisa berbentuk konvensional dan bisa juga non-konvensional.

Kita dapat melihat beberapa bentuk parsitipasi nyata oleh perempuan dengan keterwakilan mereka di panggung politik dan lembaga politik formal,Adapun upaya-upaya yang ditempuh seperti memperkuat parsitipasi politik yang bukan hanya sebatas jumlah keterlibatan perempuan pada panggung politik, akan tetapi juga memperbaiki keberhasilan dan kinerja perempuan dalam berpolitik yang dapat dilihat pada dampak dari parsitipasi yang ditimbulkan oleh mereka dalam sistem politik.
Keterlibatan perempuan dalam panggung politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, Adapun peningkatan keterwakilan perempuan dalam dunia politik, terutama dalam pemilu tentu tidak hanya terjadi dengan secara serta merta saja, akan tetapi juga karena perjuangan yang terus menerus yang selalu diusahakan demi mewujudkan peraturan perundang-undangan yang juga memiliki keberpihakan terhadap peningkatan keterwakilan kaum perempuan dalam dunia politik. Keberhasilan usaha tersebut dapat kita lihat sebagaimana Indonesia Pasca reformasi yang mengalami kemajuan dalam hal parsitipasi perempuan di ruang politik electoral.
Hal tersebut ditandai dengan semakin banyaknya politisi kaum perempuan yang berhasil mendapatkan banyak posisi penting di jabatan-jabatan politik dan birokrasi, Misalnya pada awal reformasi terdapat nama-nama penting dari kaum perempuan seperti Chofifah Indar Parawansa, Musda Mulia, Erna Witoelar, dan Megawati Soekarno Putri yang berhasil memecahkan rekor sebagai perempuan pertama yang ada pada sejarah politik Indonesia sebagai Wakil Presiden Indonesia dan berlanjut dengan jabatan Presiden Perempuan pertama di Indonesia.

Sistem PILKADA yang diterapkan dari tahun 2004 merupakan akses masuk untuk para politisi dalam berparsitipasi hinggan jenjang level lokal.Saait itu pula figur-figur perempuan dibanyak daerah yang memberanikan diri terlibat dalam kompetensi Pilkada dan tidak sedikit diantara mereka memenangkan kompetensi dan terpilih sebagai Kepala daerah,Lihat saja Tri Rismaharani sebagai mantan Walikota Surabaya yang berhasil membangun daerahnya dan saat ini beliau diberikan amanat sebagai Menteri Sosial, Kemudian Airin Rachmi Diany yang merupakan Walikota Tangerang Selatan.

Selanjutnya,Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur, Dewi Handjani sebagai Bupati Tanggamus, Provinsi Lampung dan Ade Munawaroh Yasin sebagai Bupati Bogor, Jawa Barat.Untuk daerah pulau Sulawesi, kita dapat melihat beberpa keberhasilan figure-figur perempuan yang berhasil menempati jabatan dalam politik Indonesia. Misalnya sebut saja Indah Putri Indriani sebagai mantan Wakil Bupati Luwu Utara yang berhasil menempati predikat perempuan pertama yang menjabat sebagai Bupati Luwu Utara, Sulawesi selatan. Kemudian ada Tatong Bara sebagai Wakil Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara 2 periode sejak tahun 2013 dan akan berakhir pada 2023 mendatang. Sebelum menjadi Walikota, dirinya juga menjabat sebagai Wakil Walikota Kotamobagu periode 2008-2013. pernah menjadi Anggota DPRD sebelum duduk di kursi eksekutif. Dia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Utara. Lalu ada Vonny Anneke Panambunan sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Utara periode 2016-2021. Dirinya juga sempat terpilih menjadi Bupati pada tahun 2005. Di Tomohon, Sulawesi Utara pada tahun 2016 terpilihnya seorang artis penyanyi yang mencoba keberuntungannya di panggung Pilkada, yaitu Syerly Adeline Sompotan. Serta ada Merlan Uloli yang baru saja menjabat sebagai Wakil Bupoti Bone Bolango, Gorontalo.

Terterimanya kaum perempuan oleh khalayak ramai telah menjadi hal yang tidak diperdebatkan kembali. Diktomi gender tidak lagi menjadi factor yang penting. Saat ini yang menjadi nilai penting dalam perjuangan di panggung Pilkada adalah kemampuan leadership atau kepemimpinan serta penerimaan khalayak atas sosok seorang kandidat tertentu tanpa mengenal Gender dari para kandidat. Sehingganya kedepan, politik local mengarah pada kualitas demokrasi yang lebih matang. Demokrasi yang menjadi ruang bagi setiap entitas politik untuk dapat menjadi pemimpin dan membangun daerah menjadi lebih maju dan sejahtera.07/01/2021***