○
Relasi Publik(Daerah) Gorontalo -Menyikapi kondisi Kabupaten Gorontalo saat ini termasuk penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dinilai kurang efektif. Tokoh masyarakat, Rustam Hs. Akili menyoroti pola kerja pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Hal ini terungkap pada konferensi pers antar tokoh di warung kopi danau Limboto, sesuai taat prokes berlangsung hingga selesai Rabu (8/09/2021) pada pukul 17:30 wita
Kepada sejumlah awal media, Rustam Akili mengatakan bahwa dalam pengelolaan roda pemerintahan, Seharusnya Pemkab Gorontalo dalam mengambil kebijakan wajib melibatkan lembaga DPRD demi kepentingan rakyat.
“Seharusnya dalam mengelola pemerintahan itu ada dua, DPR dan eksekutif. Ini saya lihat dan ini bisa dikomplain berjalan sendiri-sendiri, saya mohon maaf dalam tanda kutip eksekutif terlalu pandang enteng sama DPR,” ucapnya.
“Kenapa saya tahu? Karena saya juga ada teman-teman dari fraksi NasDem di sana, oleh sebab itu mumpung ini masih ada waktu memperbaiki, DPR (harus,red) menyuarakan terus. Cobalah bicarakan dengan DPR sebetulnya yang dihadapi daerah ini apa,” sambungnya.
Selanjutnya, mantan ketua DPRD Provinsi Gorontalo itu, menilai pemerintah Kabupaten Gorontalo dibawah kepemimpinan Nelson Pomalingo kurang menghormati lembaga DPR, olehnya ia meminta terkait kepentingan rakyat pemerintah daerah harus melibatkan lembaga legislatif.
“Kalau menyangkut uang rakyat harus dilibatkan DPR. memang di PEN itu tidak dipersyaratkan untuk bicara DPR, tapi ini berakibat hutang, berakibat membebankan rakyat. Kalau berbicara soal kepentingan rakyat DPR terlibat dong. Saya lihat pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo ini kurang menghormati lembaga DPR, atau pura-pura tidak tau saja,” terang Rustam Akili.
Ia menambahkan, bahwa pemerintahan Kabupaten Gorontalo antara kata dengan perbuatan itu tidak beriringan.
“Yang berikut saya melihat abunawas semua ini pelaksana pemerintahan, kata dan perbuatan tidak sama semua dijanjikan ke sana kemari, persoalan kecil saja tidak bisa diatasi,” tukasnya.
Selain pemerintah daerah, mantan ketua DPD NasDem Kabupaten Gorontalo, ini juga menyoroti lembaga DPR yang dianggap tidak kolektif kolegial dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
“Saya melihat DPR ini sudah bersuara, tapi hanya orang perorangan. Tidak berani secara kelembagaan ini barangkali juga modus, olehnya saya sebagai rakyat ayo kita kembali ke jalan lurus Ihdinas Shirotol Mustaqim,” paparnya.
Kembali dirinya menyampaikan, bahwa Bupati Nelson Pomalingo gagal dalam memimpin daerah Kabupaten Gorontalo.
“Saya berani mengatakan pemerintahan (Kabupaten Gorontalo_red) di bawah kepemimpinan Prof Nelson itu gagal hari ini, kenapa gagal? Tentu ada indikator yang saya lihat,” imbuhnya.
Bahakan, tak tanggung-tanggung ia menantang Nelson Pomalingo untuk membuatkan satu dialog publik dengan menghadirkan lembaga DPR serta elemen lainya.
“Makanya kalau mereka (Pemkab Gorontalo_red) berani, undang kita di forum terbuka. Hadirkan DPR, hadirkan Bupati dan seluruh elemen. Kita dialog publik, Rustam Akili apa yang dia takuti? Hanya kebenaran dan Allah SWT. Yah kalau mau dipecat, pecat aja. Apanya yang dipecat ke saya,” tandas Rustam Akili.
Terakhir, dirinya mengingatkan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo, untuk kembali ke jalan yang benar. Serta menggunakan dana PEN pada peruntukannya dengan sebaik-baiknya.
“Sekali lagi saya mengatakan marilah kita bangun dengan hati ini Kabupaten Gorontalo. Ini gali lubang tutup lubang, olehnya PEN tidak bisa digunakan untuk membayar hutang,” pungkasnya.09/09/2021(RM/NV)
Discussion about this post